Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengingatkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Mayjen TNI Suharyanto beserta jajaran, agar menjalankan lima arahan Presiden Joko Widodo dalam upaya meningkatkan penanganan tanggap darurat bencana di Indonesia.
Pertama, Kepala Negara mengingatkan BNPB dan seluruh jajaran agar memantapkan budaya kerja (corporate culture) BNPB yang harus selalu siaga, antisipatif, responsif, dan adaptif.
“Jangan sekali-kali mengabaikan perkembangan ilmu pengetahuan bidang kebencanaan dan perkembangan teknologi yang digunakan untuk penanganan kebencanaan,” ucapnya seperti dikutip RRI.co.id melalui keterangan resminya saat penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di ICE BSD, Tangerang Selatan, Kamis (24/2/2022).
Kedua, BNPB dan seluruh jajaran agar segera membangun sistem edukasi kebencanaan, dimana optimalisasinya tidak mesti dilakukan dengan memasukkannya ke dalam kurikulum pendidikan, melainkan yang terpenting adalah menanamkan sikap dan pembentukan karakter peserta didik yang sadar terhadap tanggung jawab penanggulangan risiko bencana.
“Saya kira justru yang selama ini belum terpetakan dengan detil adalah spesifikasi atau karakter bencana di masing-masing tempat. Jadi sebenarnya yang harus diberikan pemahaman kepada peserta didik adalah bagaimana menangani bencana yang lebih spesifik sesuai dengan karakteristik di daerahnya,” ujarnya.
Arahan ketiga, bahwa seluruh jajaran BNPB harus membangun kolaborasi yang mengedepankan pada upaya pencegahan.
Pasalnya, apabila pencegahan dapat ditangani dengan baik, penanganan saat bencana tidak akan menguras banyak energi.
Keempat, di dalam membangun infrastruktur untuk pengurangan risiko bencana agar dapat melibatkan masyarakat.
Hal itu penting karena masyarakat setempat dianggap telah memiliki sejarah panjang dalam menangani berbagai bencana yang pernah terjadi sebelumnya.
“Kita harus paham bahwa merekalah yang memang mempunyai kesadaran ingatan tentang bagaimana cara terbaik menangani bencana di masa lalu. Itulah yang saya tangkap kenapa Bapak Presiden menekankan kalau kita membangun infrastruktur risiko kebencanaan supaya melibatkan masyarakat sekitar,” tutur Muhadjir.
Arahan kelima, yang tidak kalah penting adalah BNPB sejatinya tidak bisa bekerja sendiri tanpa melibatkan seluruh kekuatan, terutama kekuatan aparatur pemerintah.
Karenanya, Presiden menegaskan supaya BNPB mampu meyakinkan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama.
“Kalau nanti semua arahan Presiden Jokowi saat pembukaan Rakornas dilaksanakan dengan sungguh-sungguh di lapangan, pasti (penanganan bencana, red) akan berjalan dengan sangat baik,” tandasnya.
Menko PMK bersama Kepala BNPB juga menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Kolaborasi Penanggulangan Bencana Dalam Rangka Penguatan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
MoU tersebut sekaligus sebagai bentuk komitmen terhadap pena
